Hal ini perlu dilakukan , untuk mencegah penyalahgunaan distribusi pupuk baik di tingkat agen maupun pengecer , yang sering menjual pupuk bersubsidi ke pembeli non petani untuk mendapatkan margin keuntungan dari selisih harga yang mencapai Rp 2000,- lebih per kilo nya .

            Pernyataaan ini disampaikan oleh ketua rombongan kunjungan kerja komisi IVke provinsi Kalimantan Timur , Akhmad Muqowam . Dalam kesempatan yang sama , Akhmad Muqowam , menegaskan terjadinya kelangkaan pupuk di tingkat petani , yang terjadi saat  musim tanam selama ini , salah satunya disebabkan oleh sering terhambatnya distribusi ke tingkat pengecer.

            Anggota komisi IVlainnya , Viva Yoga Mauladi , menambahkan , perlunya pengawasan dari pihak PT Pupuk Kaltim , terkait dengan system distribusi pupuk , mengingat luas cakupan wilayah target penyedian pupuk yang menjadi tanggung jawab PT Pupuk Kaltim sebagai PSO sebesar 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia , sehingga membuka ruang untuk menyalahgunakan para pemain distribusi atau pengecer untuk menjual pupuk bersubsidi ke pasar bebas.

            Dalam kesempatan yang sama , direktur utama PT Pupuk Kaltim , Aas Asdikin Isdat , menyampaikan kesulitan pemberian warna untuk pupuk subsidi , karena terpengaruh dengan mesin produsi yang harus di set kembali dan sebagian besar pupuk bersubsidi sudah sampai di tangan distribusi L2 dan L3.Namun Aas berjanji , akan secepatnya melaksanakan amanat tersebut , sesuai dengan keputusan komisiIVnamun diperlukan waktu untuk persiapan , terutama di mesin pabrik.

Dalam kunjungan kerja kali ini , rombongan komisi IVjuga mengagendakan mengunjungi Bulog divre Kalimantan Timur dan perusahaan penambangan batubara Kaltim Prima Coal.   (Rudy MM )